HumasUPNVJ - Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta menjadi penyelenggara Simposium Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Barat 2024. Berlokasi di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024, simposium ini menghadirkan 87 peserta dari berbagai perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam BKS-PTN Barat. Tema yang diusung dalam konsorsium kali ini adalah “Pengelolaan Dosen dan Kurikulum Program Pendidikan Vokasi dan Pascasarjana.”
“Ini menjadi wadah kita bersama dalam membicarakan berbagai isu, salah satunya adalah persoalan seputar vokasi dan pascasarjana,” ujar Rektor UPNVJ Dr Anter Venus MA, Comm saat membuka simposium.
Menurut Venus, isu pengelolaan vokasi dan pascasarjana di perguruan tinggi negeri perlu dibahas lebih mendalam karena selama ini belum ada standardisasi serta pedoman baku, baik seputar metode pengajaran maupun tenaga pengajarnya.
Selama ini, sebagian PTN kerap meminta para dosen untuk mengajar lintas strata.
“Dosen yang mengajar D3 itu mengajar juga di S1, dan bahkan di S2. Jadi tidak jelas mana pengajaran soal teori dan mana yang praktik,” tutur Venus.
Melalui simposium ini, para peserta mendiskusikan serta merumuskan poin-poin apa saja yang penting untuk diperhatikan seputar pengelolaan vokasi dan pascasajarna di lingkungan perguruan tinggi negeri.
Venus mengatakan BKS-PTN Barat mendorong agar pengelolaan vokasi dan pascasarjana ini bisa “on the right track, on the right orientation.”
Aspirasi PTN
Senada dengan Venus, Ketua Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat Prof Dr Muryanto Amin S. Sos, M.Si juga menekankan pentingnya mencari formula terbaik perihal pengelolaan vokasi dan pascasarjana di lingkungan perguruan tinggi negeri.
Menurut Muryanto, dua hal utama terkait masalah pengelolaan vokasi dan pascasarjana adalah sumber daya manusia, di mana dalam hal ini adalah dosen, dan seputar model pendidikannya mulai dari kurikulum hingga metode pengajaran.
“Ada juga yang berkaitan dengan substansi, seperti kewenangan atau keahlian dosennya itu seperti apa. Lalu kebijakannya juga seperti apa, mulai dari level program studi, fakultas, universitas, bahkan hingga ke kementerian,” ungkap Muryanto.
Nantinya, lanjut dia, hasil dari simposium ini dapat dirumuskan dan diberikan kepada kementerian. “Bahwa ini adalah aspirasi dari para pimpinan, dari para pengelola program studi, dan juga para dosen,” ucap Muryanto.
Tantangan Demografi
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. turut hadir dalam simposium BKS-PTN Barat secara daring. Ia mengapresiasi berlangsungnya simposium ini, terutama kepada UPNVJ sebagai pihak penyelenggara.
Mengenai pengelolaan vokasi dan pascasarjana, Kiki mengakui memang masih ada banyak hal yang harus ditangani. Berbagai tantangan ke depan juga beragam, termasuk seputar masalah demografi.
Menurut data Kemendikbudristek, proyeksi jumlah penduduk Indonesia berusia 0-14 tahun pada 2050 mendatang cenderung menurun. Sementara di periode yang sama, jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat tajam hingga 167 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia pun akan dilanda aging population, seperti yang saat ini dialami negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan.
“Ini perlu dipahami dari sekarang, bahwa ke depannya pendidikan tinggi tak lagi berpikir hanya melayani anak muda,” sebut Kiki.
“Bisa jadi nanti ada warga berusia lanjut yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Ini erat kaitannya dengan strategi pascasarjana,” lanjutnya.
Secara umum mengenai dunia pendidikan di Indonesia, Kiki mengatakan bahwa pemerintah tak membeda-bedakan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Pemerintah melalui Kemendikbudristek hanya fokus menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas.
“Pemerintah tidak melihat itu PTN atau PTS. Hal terpenting adalah bagaimana warga Indonesia bisa mendapatkan kuliah berkualitas,” pungkas Kiki.