HumasUPNVJ - Masih dalam rangka mempersiapkan UPN Veteran Jakarta menuju Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), Rektor lakukan pembahasan pendapatan UPN Veteran Jakarta bersama perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Ruang Nusantara 1 UPNVJ, pada Rabu (04/11/20).
Pembahasan ini dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan – undangan. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum merupakan pengelolaan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek – praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
Sebelumnya Rektor UPN Veteran Jakarta Erna Hernawati mengatakan “UPNVJ dalam hal BLU dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang solid dan lebih cepat lagi untuk revisi review dari KEMENKEU RI. Kita harus melakukan pararel setelah review diuji. Kepada tim BLU tetap dijaga kesehatan, agar dapat memprioritaskan waktu untuk koreksi-koreksi yang akan disampaikan” kata rektor dalam sambutannya.
Kasubdit Pembinaan PK BLU III KEMENKEU, Anna Mariana menyampaikan tujuan BLU untuk mempercepat layanan. Peran BLU dalam RPJM 2020-2024, terdapat indikator antara lain (1) SDM berkualitas dan berdaya saing, (2) Karakter bangsa, (3) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan kualitas, (4) pengembangan wilayah untuk pemerataan, (5) infrastruktur pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public, (7) lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
Ada beberapa fleksibilitas menginduk kebijakan K/L. BLU diberikan fleksibilitas yang antara lain (1)Pendapatan langsung digunakan tanpa setor kas Negara (2) Belanja flrksibel budget dengan ambang batas (3) Invesatsi jangka pendek (4) Utang jangka pendek (belanja operasional) (5) Memberikan piutang usaha (6) Surplus digunakan tahun berikutnya (7) Dibebaskan dari ketentuan PBJ Pemerintah (8) Optimalisasi asset (9) Optimalisasi midle cash (10) Sistem remunerasi sendiri: (tingkat tanggung jawab dan resiko) (11) Tarif oleh Menkeu: yang bersifat berfruktuaktif dapat diberikan ke BLU.
Anna mengatakan “setelah ada usulan dari Kemndikbud lalu akan ke Kemenkeu untuk dianalisa karena dunia pendidikan lebih ke dokumen administrasi dan ada beberapa yang akan diuji persyaratan substansi. Persyaratan lebih ke substansif, administrasi , dan teknis (layanan dapat ditingkatkan). Diharapkan dapat berkembang. SPM menjadi langkah strategis bisnis, Kemendikbud mempunyai standar dosen dan mahasiswa yang ideal. Standar mahasiswa dengan tendik yang belum ada. Sesuaikan dengan renstra. UPNVJ cukup ideal membatasi diri untuk efisien. SPO Kemenkeu 3 bulan setelah di tangan Ibu Menteri Keuangan” jelas Anna.
Dalam kesempatannya saat diwawancarai Anna juga menambahkan pemenuhan administrasi ini ditujukan untuk pemenuhan menuju BLU, dengan perubahan status menjadi BLU nantinya Kemenkeu akan memberikan banyak fleksibility dengan harapan pemberian layanan kepada mahasiswa lebih maksimal dan lebih baik.
“BLU ini semi bisnis sehingga bisa mengembangkan layanan dan memberikan profit lebih untuk PTN sendiri. Ada 3 tahap ada substansi, teknis dan administrasi, saat ini ada di tahap administrasi dimana akan diserahkan terlebih dahulu ke Kemendikbud dan di nilai oleh Kemenkeu. kita juga menginginkan dengan perubahan BLU ini PTN -menjadi lebih kreatif dalam mencari pendapatan dengan BLU juga lembaga bisa mengoptimalkan aset yang dimiliki seperti penyewaan ruang dan lain sebagainya yang bisa dikelola untuk kegiatan mandiri. kita tidak ingin membebani dari pajak jadi kita usahakan untuk aset yang dimiliki lembaga bisa dimaksimalkan sehingga jiwa wirausaha dalam lembaga juga bisa dikembangkan guna dalam peningkatan pelayanan”.