HumasUPNVJ - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) untuk kedua kalinya menyelenggarakan kegiatan publik Budget Literacy Forum (BLF) di Auditorium FK Gedung Wahidin UPNVJ, pada Sabtu (16/12/23).
Kegiatan ini memiliki fokus utama mengedukasi dan mengampanyekan isu penganggaran publik dalam berbagai sektor pembangunan kepada masyarakat, khususnya kaum muda, kaum rentan, orang dengan disabilitas.
“Tujuan agenda kali ini untuk merefleksikan kondisi anggaran negara khususnya dalam lingkup sektor lingkungan (green budgeting), kekerasan seksual, dan peran strategis kaum muda dalam sistem demokrasi saat ini, membahas strategi yang sudah dilakukan oleh pentahelix stakeholders. Selain itu kita juga merumuskan rekomendasi untuk kebijakan yang berkelanjutan, khususunya pada anggaran lingkungan, pemberdayaan pemuda (youth), kaum rentan (perempuan, miskin, disabilitas) serta menggalang dukungan publik sebagai bentuk advokasi kebijakan atas APBN TA 2023 & 2024 serta mendorong dialog konstruktif dengan publik untuk perumusan kebijakan fiskal di masa yang akan dating” ujar Danis Tri Saputra Wahidin, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPNVJ yang juga merupakan pembicara dalam BLF.
Dalam agenda kali ini BLF membahas mengenai Anggaran Pemilu & Realisasi Demokrasi, selain itu membahas Evaluasi Anggaran Kekerasan Seksual & Inklusivitas di Pendidikan Tinggi serta Potret Anggaran Hijau & Peran Kaum Muda.
Pada kesempatan tahun ini, BLF akan mengangkat tema Anggaran Hijau yang “BAIK”. Yang dimaksud dengan “BAIK” adalah Berkeadilan, Akuntabel, Inklusif, dan Kredibel.
Pembahasan secara lebih mendalam terkait tema ini akan diarahkan dengan mengambil contoh isu yang mutakhir dan sedang mengemuka yakni; isu pada sektor pendidikan bagi kaum muda, sektor energi baru terbarukan, isu pemilu dan demokrasi, serta isu kekerasan seksual khususnya di pendidikan tinggi.
Dalam konteks ini, FITRA berefleksi perlunya diskursus yang lebih komprehensif dan kooperatif pada ragam isu tersebut. Sebab, meski pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk berbagai sektor, tetapi masih terdapat ketidakmaksimalan dalam alokasi anggaran, pemanfaatan, dan dampaknya.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan anggaran sangat dibutuhkan. Ini dilakukan tentu demi meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan transparansi dalam pengambilan keputusan tentang alokasi anggaran di sektor lingkungan.
Pada isu sektor lingkungan, FITRA memberi fokus pada suatu pendekatan yang dinamakan green budgeting. Sebuah pendekatan penting yang dapat membantu mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan, sambil tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi dan sosial.
Anggaran hijau atau green budgeting adalah konsep penganggaran yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dalam pembuatan keputusan mengenai pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
Green budgeting juga dapat membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, dengan memastikan bahwa pemerintah memberikan laporan yang jelas mengenai bagaimana dana publik digunakan untuk mendukung keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
Untuk menjamin perbaikan tata kelola anggaran ini, penyelenggara berharap adanya partisipasi publik secara aktif yang dapat diwujudkan dengan melakukan kampanye bersama. Partisipasi kaum muda, terutama mahasiswa di era ini menempati posisi yang sangat strategis dalam kebijakan publik.
Hal demikian disebutkan bahwa lebih dari 60% penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif (Sumber: MPR.go, 2023). Maka dari itu, demi meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik utamanya kaum muda, perlu diberikannya ruang yang lebih terbuka dan partisipatif.
Di samping itu, pelibatan unsur publik lainnya perlu dielaborasi sebagai bentuk kebersamaan visi dan misi. Dari itu kami juga ingin memunculkan napas perjuangan yang sama dengan menghadirkan para sejarahwan, budayawan, seniman dari kalangan mahasiswa maupun umum yang tentu berperan besar dalam pembangunan bangsa.
Diskusi ini memiliki tujuan utama yakni menggalang dukungan publik, khususnya kaum muda sebagai bentuk advokasi kebijakan atas pelaksanaan pembangunan dan penganggaran serta mendorong dialog konstruktif dengan publik untuk perumusan kebijakan di masa yang akan datang.