HumasUPNVJ - Masalah pengelolaan sampah masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah nasional Indonesia mencapai 17,4 juta ton per tahun, dengan sampah yang tidak terkelola sebesar 5,8 juta ton/tahun atau sekitar 33,53 persen.
Permasalahan sampah dapat ditangani ketika model ekonomi sirkular dapat dilaksanakan, di mana inti model ekonomi sirkular ini adalah memperpanjang umur hidup suatu produk, dalam penerapan ekonomi sirkular ini, peran kandungan bahan daur ulang peran "Recycling Sector." Di Indonesia, ekosistem daur ulang belum berjalan secara optimal.
Dalam rangka membangun ekosistem daur ulang ini indentifikasi rantai nilai pasok atas daur ulang menjadi penting, supply bahan baku daur ulang yaitu sampah plastik, di mana isu ini bersifat multi-dimensi, dengan salah satunya berkaitan dengan kesadaran masyarakat Indonesia terkait pengelolaan dan daur ulang sampah sehari-hari, terutama yang berbahan plastik, menentukan kualitas sampah plastik yang dikumpulkan oleh collector (pengumpul sampah), sehingga prosesnya lebih panjang.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang turut berkontribusi pada semangat mencerdaskan bangsa, memiliki peran tersendiri dalam hal pemilahan sampah ini, melalui riset dapat membantu teknologi re-design proses produksi dan material produk yang mudah untuk didaur ulang, yang dapat digunakan oleh produsen, kajian tata Kelola dan formalisasi usaha atas sektor-sektor informal yang berperan dalam rantai nilai pasok ini .
“Kami sebagai akademisi, memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat seputar masalah sampah,” ujar Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Henry B H Sitorus, S.T., M.T dalam pembukaan acara Workshop Kandungan Bahan Daur Ulang Plastik di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024.
Secara spesifik, kesadaran yang diharapkan dapat tumbuh di tengah masyarakat adalah mengenai pemilahan jenis sampah. Masyarakat didorong untuk bisa menerapkan perlakuan berbeda terhadap tiap-tiap jenis sampah.
“Edukasi penting agar nantinya ada kesadaran masyarakat untuk memilah sampah plastik, organik dan lainnya,” tutur Henry. Edukasi pemilahan sampah ini merupakan salah satu rantai nilai pasok (supply chain).
Selain itu, lanjut Warek I UPNVJ, masalah sampah tidak bisa hanya mengandalkan edukasi masyarakat, tapi juga perlu dibarengi dengan regulasi, melalui workshop rekomendasi kebijakan kandungan daur ulang ini diharapkan UPNVJ menjadi salah satu perumus kebijakan terkait regulasi Tingkat Komponen Daur Ulang (TKDU) atas produk di Indonesia.
Lembaga-lembaga terkait di pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perlu membuat regulasi yang dapat mendorong kesadaran masyarakat mengenai pemilahan serta daur ulang sampah.
Jika ada regulasi, maka sudah seharusnya ada semacam hukuman (punishment) jika ada pihak yang melanggar. Penerapan hukuman ini juga perlu dijatuhkan secara tepat, apakah kepada masyarakat umum, kepada manufaktur yang memproduksi sampah plastik, atau pihak-pihak terkait lain.
“Regulasi ini harus diterapkan, agar nantinya tercipta budaya pemilahan dan pengelolaan daur ulang sampah plastik,” sebut Henry.
Akhir kata, Warek I UPNVJ mengajak semua pemangku kepentingan (stakeholders) untuk bersama-sama menjaga Bumi tercinta. Semua pihak didorong untuk menjadikan kebersihan lingkungan sebagai prioritas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
“Kita menerima kondisi di Bumi ini dalam kondisi bagus, maka sudah seharusnya kita mewariskan Bumi ini ke anak cucu kita dalam kondisi yang bagus juga,” pungkas Henry.
Workshop Kandungan Bahan Daur Ulang Plastik terselenggara lewat kolaborasi Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan dan Strategis UPNVJ dengan PT Kita Bumi Global (KIBUMI).
Kegiatan ini merupakan upaya multistakeholder yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Indonesia dan produsen, namun juga turut menghadirkan asosiasi pengelolaan sampah, pendaur ulang, pengumpul sampah, pengecer, PRO sukarela, LSM, akademisi, dan pakar hukum. (*wit/HumasUPNVJ)