HumasUPNVJ - Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji, Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan dan Strategis (PUSKA SSUD) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Senin, 26 Februari 2024.
Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan riset mendalam mengenai kebijakan terkait setoran dana haji dan pengelolaan dana haji, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang solid untuk masa depan.
Diharapkan juga kerja sama antara PUSKA SSUD UPNVJ dan BPKH ini bisa menghasilkan temuan riset yang tidak hanya relevan untuk kebijakan dalam negeri, tetapi juga dapat dipublikasikan di forum internasional.
Ini menandai langkah penting dalam usaha meningkatkan standar pengelolaan dan transparansi dana haji di Indonesia, yang selama ini menjadi perhatian utama bagi para jamaah haji dan masyarakat luas.
"Kerja sama ini merupakan kesempatan emas untuk membawa isu pengelolaan dana haji ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Kami berharap riset yang kami lakukan dapat memberikan insight berharga untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan," ucap Fachru Nofrian dari PUSKA SSUD.
Sejalan dengan itu, Deputi Perencanaan dan Pengkajian BPKH, Hadiyati Munawaroh, menyambut baik kerja sama dengan PUSKA SSUD UPNVJ sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dana haji.
"Melalui riset bersama ini, kami berharap dapat menemukan solusi inovatif dan strategis untuk tantangan yang ada, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji," ungkapnya.
Fokus utama riset ini adalah mengidentifikasi praktik-praktik pengelolaan dana haji yang dapat ditingkatkan, mengeksplorasi potensi setoran dana haji, dan mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana tersebut.
Selain itu, hasil riset diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi literatur akademis dan menjadi referensi bagi lembaga-lembaga lain yang mengelola dana keagamaan di seluruh dunia.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara lembaga penelitian dan badan pemerintahan dalam mengatasi isu-isu strategis terkait pengelolaan dana umat. Dengan menggabungkan keahlian akademis PKPBS dan pengalaman praktis BPKH, kedua belah pihak berharap dapat menciptakan sinergi yang akan membawa manfaat besar bagi pengelolaan dana haji di Indonesia dan meningkatkan kualitas publikasi riset di forum internasional. (*wit/humasUPNVJ)