HumasUPNVJ - Tim Reformasi Birokrasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) berkunjung ke Rektorat Universitas Diponogoro. Kedatangan mereka sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di UPNVJ. Kamis (5/1/2023).
“Kami memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan ZI di UPNVJ, sebagai trigger untuk meningkatkan kualitas layanan. Seluruh jajaran UPNVJ juga berkomitmen untuk melakukan pembangunan zona integritas demi mewujudkan tata kelola kampus yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” terang Ketua Tim RB UPNVJ Desak Nyoman Sithi, S.K.P, MARS, P.hD.
“Mohon difasilitasi agar kami mempunyai persepsi yang sama terkait ZI,” sambungnya.
Rombongan Tim RB UPNVJ disambut oleh Sekretaris Tim RB UNDIP, Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T dalam sambutannya mengatakan bahwa Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dirinya dan Tim juga akan memberikan segala informasi terkait ZIWBK yang dibutuhkan oleh UPNVJ.
Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi yang dipaparkan oleh Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Undip. Lingkungan pendidikan yang aman dan bersih adalah tujuan utama dari pelaksanaaan ZI-WBK. Adanya ZI-WBK di universitas sebagai institusi pendidikan akan sangat berdampak penting bagi kenyamanan seluruh pihak universitas terutama mahasiswa karena perguruan tinggi memegang peranan penting untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Lingkungan universitas yang berintegritas akan membantu mahasiswanya berkembang jauh lebih baik dengan transparansi dan fasilitas yang suportif.
Dekan FT UNDIP juga menyampaikan penjelasan tentang visi – misi; profil Fakultas Teknik Undip, Capaian Akreditasi Internasional; Capaian Inovasi Sistem Informasi; Area Perubahan Sebelum & Sesudah; Rekomendasi Kementerian PAN RB 2020; Strategi Implementasi; Dampak Inovasi, Benchmarking dan Pengakuan serta Dokumentasi dan Testimoni sebagai data pendukung.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, seluruh instansi pemerintah baik yang berstatus pusat maupun daerah wajib membangun predikat ZIWBK sebagai bagian dari good governance. Unit instansi pemerintah yang berhasil melakukan proses pembangunan ZIWBK diharapkan dapat menjadi benchmarking bagi unit-unit lainnya dan juga sebagai bentuk nyata dari upaya pencegahan praktik KKN.
Diharapkan, kegiatan benchmarking ini makin memantapkan langkah Tim RB dalam melalui proses pembangunan ZI menuju WBBM, sehingga semakin banyak pengguna layanan juga dapat merasakan manfaatnya.