HumasUPNVJ - Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat.
"Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, kita canangkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas kita mulai hari ini," kata Rektor UPNVJ Dr Anter Venus, M.A.Comm dalam acara Pencanangan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Kampus UPNVJ Pondok Labu, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Rektor mengatakan bila dirunut ke belakang, upaya Reformasi Birokrasi sudah dilakukan sejak 2018 tetapi belum dicanangkan karena bentuknya masih berupa inisiatif. Inisiatif pada 2018 tersebut melahirkan Budaya PIKIR, yaitu Profesional, Integritas, Kejuangan, Inovatif, dan Responsif.
Reformasi Birokrasi di UPNVJ mulai diintensifkan pada 2021 dengan berfokus pada delapan area, yaitu penguatan manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan perundang-undangan, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan tata laksana.
"Delapan area Reformasi Birokrasi itu sudah dieksplorasi dan disiapkan sejak 2021 dan sudah ditetapkan peta jalan. Sebagai instansi negara, kami menyadari UPNVJ harus melaksanakan tata kelola yang baik. Hal itu juga sejalan dengan status UPNVJ yang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum atau PTN-BLU," tuturnya.
Setelah menjadi PTN-BLU, Rektor mengatakan UPNVJ harus berorientasi pada pelayanan. UPNVJ harus menjadi organisasi yang melayani secara lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik, serta sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
"Semua itu harus dilakukan secara kolaboratif. Bukan hanya tugas Rektor dan Wakil Rektor, tetapi tugas kita semua," ujarnya.
Koordinator Reformasi Birokrasi Internal Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Yudi Pramudianto, S.Sos mengatakan semua instansi pemerintah menghadapi fenomena masyarakat yang lebih cerdas dan ingin dilayani secara lebih cepat.
"Karena masyarakat yang kita layani berbeda dengan yang dulu, layanan kita harus berubah. Layanan kita harus prima, bermutu, cepat, murah, dan transparan," katanya.
Karena itu, perlu ada inovasi agar layanan yang diberikan dapat lebih cepat dan mudah diakses. Dalam memberikan pelayanan, tentu ada risiko yang sudah dipetakan. Maka, mitigasi risiko harus ditindaklanjuti, jangan sampai peta risiko hanya menjadi dokumen yang yang tidak pernah ditindaklanjuti.
"Mas Menteri Nadiem Makarim memiliki beberapa pesan, yaitu berharap semua satuan kerja bisa menjadi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; perubahan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan; menganggap penting apa yang dianggap penting oleh pengguna layanan; inovasi perubahan harus kebutuhan; dan apresiasi terpenting adalah yang kita terima dari pengguna layanan," jelasnya.
Ketua Tim Reformasi Birokrasi UPNVJ Desak Nyoman Sithi SKP, MARS, Ph.D mengatakan acara Pencanangan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada internal dan mitra kerja UPNVJ.
"Pelaksanaan Zona Integritas harus dilakukan oleh jajaran pimpinan maupun seluruh sivitas akademika. Karena itu, mohon perkenan Rektor untuk menginstruksikan kepada para dekan untuk melaksanakan Zona Integritas di semua fakultas," katanya.