HumasUPNVJ - Kegiatan percepatan penguggahan dokumen dalam Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) hari ketiga (21/1) yang diselenggarakan oleh tim Reformasi Birokrasi UPN Veteran Jakarta dilaksanakan secara tatap muka, yang bertempat di Pesona Alam, Bogor dihadiri langsung oleh Rektor.

Rektor UPNVJ, Anter Venus dalam sambutannya memberikan dukungan penuh kepada seluuh tim RB-ZI UPNVJ, “Saya salut dengan kinerja Bapak/Ibu seluruh tim RB-ZI yang terlibat. Niat baik Bapak/Ibu terlihat dari kinerja yang luar biasa dari beberapa hari ini. Reformasi Birokrasi di kampus dilaksanakan untuk membenahi penyelenggarangan tata kelola  yang baik, bersih, kompeten dan melayani. Semoga kita mendapatkan hasil yang sesuai dan maksimal”, tutur Venus

Dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Tim RB UPNVJ, Desak Nyoman Sithi menjelaskan bahwa dalam beberapa hari sebelumnya, tim RB-ZI UPNVJ telah mempersiapkan seluruh dokumen dengan maksimal, “Secara keseluruhan dari beberapa hari ini, kami dari tim RB-ZI UPNVJ sudah memenuhi syarat dari para tim reviewer, baik internal maupun eksternal, hanya sedikit dokumen yang harus kami lengkapi lagi namun itu tidak menjadi hambatan bagi tim kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan sepenuhnya dari para pimpinan khususnya Rektor UPNVJ. Tahap terakhir kami adalah sosialisasi kepada seluruh sivitas academica UPNVJ. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk persiapan dokumen ini tidak hanya sampai disini saja karena kita masih ada tanggung jawab untuk mengimplementasikan RB-ZI dikehidupan kita dilingkungan kampus UPNVJ”, jelas Desak dalam laporannya

Kegiatan dilanjutkan dengan pemarapan dari masing masing Ketua ZI Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPNVJ.

UPN Veteran Jakarta memfokuskan pada 8 (delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu : 

1) Manajemen Perubahan; 

2)Penguatan Pengawasan; 

3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

4) penguatan Kelembagaan;

5) Penguatan Tatalaksana; 

6) Penguatan Sistem Manajemen SDM aparatur;

7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan; 

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.