KUNJUNGAN TIM REFORMASI BIROKRASI UPN “VETERAN” JAKARTA
KE UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jakarta, Nopember 2017
Dalam rangka mempelajari sistem pelayanan publik yang ada di Universitas Padjajaran dan untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan publik di Universitas Padjadjaran, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, Tim Reformasi Birokrasi UPN “Veteran” Jakarta mengunjungi Universitas Padjajaran.
Dalam kesempatan ini, Tim RB UPN “Veteran” Jakarta di pimpin oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan yaitu Dr. Erna Hernawati, AK., CPMA, CA. Hadir pula dalam acara tersebut para ketua bidang yaitu Ketua I : Dr. Anter Venus, MA.Comm, Ketua II : Dr. Drs Ec. Prasetyo Hadi, MM, Ketua III : Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE, MM beserta seluruh Koordinator bidang.
Tim RB UPN “Veteran” Jakarta disambut baik oleh Wakil Rektor bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi Unpad yaitu Dr. Sigit Suseno, SH., M.Hum beserta jajarannya.
Selain menyampaikan tujuan Tim RB UPN “Veteran” datang ke Unpad, Dr. Erna juga menyampaikan harapan agar mendapatkan banyak masukan dan pembinaan dari Unpad yang nantinya dapat menjadikan UPN “Veteran” Jakarta lebih berkembang menjadi lebih cepat sesuai dengan tuntutan saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Sigit Suseno menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di Unpad dilaksanakan secara bertahap semenjak menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Lebih jauh dikatakan bahwa “Reformasi Birokrasi di Unpad dimulai dengan reformasi tata kelola melalui perubahan OTK. Dari sisi perencanaan dan sistem informasi, kita lakukan melalui reformasi sistem informasi dan teknologi informasi, dan dari sisi keuangan dilakukan melalui sistem remunerasi dan terus berlanjut pada reformasi di bidang-bidang lainnya termasuk akademik dan riset”.
Dijelaskan pula oleh Dr. Sigit Suseno bahwa dari sisi pelayanan publik, salah satu hasil dari reformasi birokrasi adalah dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Unpad. Unit tersebut mengintegrasikan sistem pelayanan dari seluruh direktorat dalam satu tempat. Selain itu dapat mencegah terjadinya praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Dan untuk memulai semua itu harus disiapkan sistemnya terlebih dahulu, lalu dibentengi dengan aturan sehingga nantinya akan terbiasa. (Humas UPNVJ)